Minggu lalu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bilang pemerintah lagi menyiapkan skema supaya iuran BPJS Kesehatan warga desil 1 sampai 8 dibayari pemerintah. Totalnya sekitar 188 juta orang. Judul beritanya bikin banyak orang mikir: berarti tahun depan ga usah bayar BPJS lagi dong?
Belum. Gus Ipul sendiri menyebut skema ini masih tahap simulasi dan pembahasan. Ini rangkuman yang udah jelas dan yang belum.
Kata Mensos
Minggu, 1 November, di Purwokerto, Gus Ipul bilang skema ini lagi disimulasikan dan dia berharap bisa jalan di 2027. Senin malamnya, ke ANTARA, dia menjelaskan simulasinya dibahas bareng Kemenkes, BPJS Kesehatan, dan Kemenkeu. Selasa, 3 November, di konferensi pers Kemensos, dia membuka angkanya.
Simulasinya pakai asumsi iuran Rp42.000 per orang per bulan. Dengan angka itu, 188,05 juta orang di desil 1 sampai 8 butuh anggaran Rp94,78 triliun setahun.
Siapa yang bayarin siapa
| Desil | Yang menanggung (simulasi) | Jumlah orang | Biaya setahun |
|---|---|---|---|
| 1 sampai 4 | APBN (pemerintah pusat) | 104,15 juta | Rp52,49 triliun |
| 5 sampai 6 | APBD kabupaten/kota | 46,06 juta | Rp23,22 triliun |
| 7 sampai 8 | APBD provinsi | 37,84 juta | Rp19,07 triliun |
| 9 sampai 10 | Bayar sendiri (mandiri) |
Desil itu urutan kesejahteraan rumah tangga dari data DTSEN, dari 10% terbawah (desil 1) sampai 10% teratas (desil 10). Kamu ga bisa milih desil sendiri, posisinya ditentukan dari data pemerintah.
Ga semua orang di desil 1 sampai 8 ditanggung
Penduduk di desil 1 sampai 8 ada sekitar 223,4 juta orang. Yang diusulkan ditanggung cuma 188 juta. Selisihnya, sekitar 35 juta orang, adalah pekerja yang iurannya udah dibayar kantor, plus peserta mandiri kelas I dan II.
Gus Ipul juga bilang ke ANTARA, pekerja di desil 1 pun bisa aja ga dibantu pemerintah kalau perusahaannya yang wajib bayar. Jadi kalau BPJS kamu sekarang dibayar kantor, kemungkinan besar skema ini ga ngubah apa-apa buat kamu.
Yang masih belum jelas
- Kapan mulainya. Gus Ipul menyebut harapannya 2027, dan ke ANTARA dia bilang skema anggarannya mulai diajukan 2027. Belum ada tanggal dan belum ada aturannya.
- Siapa aja nama penerimanya. Daftarnya nunggu pemutakhiran data DTSEN, yang ditargetkan beres akhir 2026. Verifikasinya dipegang BPS.
- Apakah semua daerah sanggup. Desil 5 sampai 8 dibebankan ke APBD. Simulasinya belum menjelaskan gimana kalau kas daerahnya ga cukup.
Yang bisa kamu lakuin sekarang
- Tetap bayar iuran mandiri kamu. Selama aturannya belum keluar, tagihan kamu jalan terus. Kalau nunggak, kartu kamu bisa nonaktif, dan pas lagi butuh berobat itu yang paling nyusahin.
- Cek status kepesertaan kamu di aplikasi Mobile JKN: segmennya apa, kelas berapa, dan iurannya lancar atau ga.
- Kalau kamu ngerasa harusnya masuk desil bawah tapi belum terdaftar sebagai penerima bantuan, tanya ke dinas sosial atau kelurahan setempat. Data DTSEN lagi diperbarui sekarang.
Satu hal lagi. BPJS Kesehatan cuma ngurus biaya berobat. Kalau kamu sakit lama dan ga bisa kerja, penghasilan kamu yang berhenti ga ditanggung siapa-siapa, termasuk sama skema ini.
Kalau penghasilan kamu berhenti besok karena sakit kritis, keluarga kamu bisa bertahan sampai kapan? Coba simulasinya, gratis, sekitar 2 menit, tanpa isi nama atau nomor HP.
Sumber
- Kompas.com, 2 November 2026: Pemerintah bakal tanggung iuran BPJS Kesehatan desil 1-8, Mensos targetkan terwujud 2027
- ANTARA, 2 November 2026: Kemensos siapkan skema pembagian pembiayaan PBI-JK berbasis desil
- CNBC Indonesia, 5 November 2026: Iuran BPJS 188 juta warga mau dibayari pemerintah, ini skemanya
- detikNews: Mensos ungkap usulan perluasan bantuan iuran BPJS untuk desil 1 hingga 8
- Okezone, 3 November 2026: Apakah iuran BPJS Kesehatan desil 1-8 bakal ditanggung pemerintah mulai 2027?