Di banyak rumah tangga, ada satu orang yang memegang kendali keuangan. Kelihatannya sepele, cuma soal siapa yang mengatur transferan dan mencatat pengeluaran. Tapi diam-diam, ini salah satu sumber ketegangan paling halus dan paling dalam dalam pernikahan, terutama saat salah satu pihak mulai merasa tidak dipercaya.
Akar masalahnya bukan di uangnya, tapi di kekuasaannya. Secara budaya, sering ada asumsi diam-diam: yang penghasilannya lebih besar, suaranya lebih didengar. Ini rumus untuk menumpuk kekesalan. Karena pasangan yang merasa "cuma dikasih jatah" atau harus melapor setiap belanjaan, lama-lama merasa dirinya bukan partner, tapi bawahan.
Prinsip sehatnya sederhana tapi sering dilanggar: kontribusi finansial dan hak mengambil keputusan itu dua hal berbeda. Berapa pun selisih penghasilan, keputusan besar tetap keputusan berdua. Salah satu cara yang rapi adalah menyepakati satu ambang, misalnya setiap pengeluaran di atas nominal tertentu wajib didiskusikan berdua, dan aturan ini berlaku dua arah, tidak peduli siapa yang menghasilkan lebih banyak. Yang penghasilannya lebih kecil punya hak veto yang sama besarnya.
Ada satu batas yang perlu diwaspadai. Kalau salah satu pasangan sampai harus menyerahkan struk belanja untuk diperiksa, atau diberi "uang saku" mingguan seperti anak sekolah, itu sudah bukan mengatur keuangan bersama lagi, itu sudah masuk wilayah kontrol. Partnership yang sehat tidak butuh pengawasan seperti itu.
Yang juga sering terjadi, kendali yang terlalu terpusat di satu orang malah membuka celah lain: pasangan yang satunya jadi buta sama sekali terhadap kondisi keuangan keluarga. Waktu terjadi sesuatu yang tak terduga, dia tidak tahu apa-apa. Transparansi dua arah bukan soal saling curiga, tapi soal memastikan kalau salah satu tumbang, yang lain tidak ikut tenggelam karena tidak tahu apa-apa.
Memegang uang di rumah bukan tanda kekuasaan, itu tanggung jawab yang dititipkan. Rumah tangga yang kuat bukan yang satu orang pegang kendali penuh, tapi yang keduanya sama-sama melihat peta yang sama.