JHT kapan bisa dicairkan? Menurut Permenaker Nomor 4 Tahun 2022, saldo Jaminan Hari Tua bisa kamu ambil penuh saat mencapai usia 56 tahun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia (dicairkan oleh ahli waris). Kamu juga bisa mencairkannya sebelum 56 tahun kalau resign atau kena PHK, setelah masa tunggu 1 bulan.
Masih bekerja tapi butuh dana? Setelah kepesertaan minimal 10 tahun, kamu boleh mengambil sebagian: paling banyak 10 persen untuk persiapan hari tua, atau paling banyak 30 persen untuk kepemilikan rumah.
Bisa diambil itu satu hal. Perlu diambil atau tidak itu soal lain, dan bagian kedua artikel ini yang sering bikin orang menyesal.
JHT kapan bisa dicairkan menurut Permenaker 4/2022?
Permenaker 4/2022 terbit 26 April 2022 sebagai revisi Permenaker 2/2022 yang sempat ramai diprotes. Aturan 2/2022 itu mengharuskan peserta yang berhenti kerja menunggu sampai usia 56. Permenaker 4/2022 mencabutnya dan mengembalikan pola lama.
Kondisi yang membuat JHT bisa dicairkan penuh:
- Usia pensiun 56 tahun. Dokumennya cukup kartu peserta dan KTP.
- Mengundurkan diri (resign). Dibayar tunai sekaligus setelah masa tunggu 1 bulan sejak surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan terbit.
- Kena PHK. Sama, setelah masa tunggu 1 bulan.
- Meninggalkan Indonesia untuk selamanya (khusus peserta warga negara asing).
- Cacat total tetap.
- Meninggal dunia, dibayarkan ke ahli waris.
Permenaker 4/2022 juga mencakup pekerja kontrak (PKWT) yang kontraknya selesai dan peserta bukan penerima upah. Detail syarat untuk kelompok ini sebaiknya kamu cek langsung ke BPJS Ketenagakerjaan, karena bisa berbeda dari karyawan tetap.
Pengajuan bisa online lewat aplikasi JMO atau situs BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Kemnaker, setelah dokumen lengkap dan benar, pembayaran paling lambat 5 hari kerja.
JHT bisa dicairkan sebagian saat masih bekerja?
Bisa, dengan syarat kepesertaan minimal 10 tahun. Pilihannya:
- paling banyak 10 persen saldo untuk persiapan hari tua, atau
- paling banyak 30 persen saldo untuk pembiayaan perumahan.
Menurut BPJS Ketenagakerjaan, klaim sebagian ini hanya bisa diajukan satu kali. Sisanya baru bisa diambil saat kondisi pencairan penuh terpenuhi.
Usia 56 untuk JHT, 59 untuk JP
Ini yang paling sering tertukar. JHT dan Jaminan Pensiun (JP) itu dua program berbeda di BPJS Ketenagakerjaan.
JHT itu tabungan: iuran 5,7 persen dari upah (3,7 persen perusahaan, 2 persen kamu) dikumpulkan plus hasil pengembangan, lalu dibayar sekaligus. Usia pencairannya 56.
JP itu pensiun bulanan dengan syarat 15 tahun iur, dan usia pensiunnya sekarang 59 tahun. Cara hitung manfaatnya gw bahas di artikel Jaminan Pensiun BPJS Dapat Berapa?
Bisa dicairkan, tapi perlu nggak?
Gw sering ketemu pola ini: resign, tunggu sebulan, cairkan JHT, lalu uangnya habis untuk biaya hidup sambil cari kerja, liburan, atau DP mobil. Lima belas tahun kemudian saldo JHT yang tersisa cuma dari kerja di kantor terakhir.
JHT itu dana pensiun. Kalau kamu memperlakukannya sebagai dana darurat, kamu memakai uang usia 60-mu untuk masalah usia 30-mu.
Beberapa pertimbangan sebelum mengajukan klaim:
1. Kamu kehilangan bunga majemuk paling lama. Saldo yang ditarik di usia 30 kehilangan waktu berkembang hampir tiga dekade.
2. Kepesertaan bisa lanjut di kantor baru. Kalau kamu pindah kerja, saldo JHT tidak hilang. Kamu cukup melanjutkan kepesertaan dengan nomor yang sama, dan saldo lama tetap tumbuh.
3. Cek dulu pajaknya. Untuk pencairan di masa pensiun, JHT sampai Rp50 juta bebas PPh, dan kelebihannya kena PPh final 5% (PMK 16/2010). Menurut data yang dikutip Katadata, 95,45 persen klaim JHT Januari sampai Mei 2026 bersaldo di bawah Rp50 juta. Perlakuan pajak bisa berbeda untuk pencairan sebelum usia pensiun, jadi minta simulasi pajaknya ke BPJS Ketenagakerjaan sebelum mengajukan.
4. Untuk korban PHK, ada program lain dulu. Ada Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dirancang untuk masa transisi setelah PHK. Cek dulu apakah kamu berhak, sebelum menyentuh JHT.
Kapan masuk akal mencairkan? Kalau kamu benar-benar tidak punya dana darurat dan tidak ada sumber lain untuk kebutuhan pokok. Atau kalau kamu sudah punya rencana pensiun yang jelas dan dana JHT akan dipindah ke instrumen jangka panjang lain dengan tujuan yang sama. Dua-duanya butuh hitungan, jangan diputuskan saat baru keluar kantor dan masih emosional.
Kalau kamu belum punya dana darurat, mulai dari Kenapa Butuh Dana Darurat dan cek ketahananmu di Kalkulator Bertahan Hidup.
Checklist sebelum klaim JHT
- Sudah lewat 1 bulan sejak surat keterangan resign terbit atau sejak tanggal PHK?
- Sudah cek saldo dan riwayat iuran di JMO? Pastikan tidak ada bulan yang bolong.
- Sudah cek apakah kamu berhak JKP?
- Sudah minta simulasi pajaknya ke BPJS Ketenagakerjaan?
- Kalau mau pindah kerja dalam waktu dekat, apakah lebih baik saldo dibiarkan dan kepesertaan dilanjutkan?
- Kalau tetap mau cair, uangnya akan dipakai untuk apa, dan apakah ada rencana untuk menggantinya?
Lihat dulu efeknya ke pensiunmu
Saldo JHT kamu hari ini adalah bagian dari dana pensiunmu nanti. Sebelum mengambilnya, hitung dulu berapa yang sebenarnya kamu butuhkan di hari tua lewat panduan Cara Hitung Dana Pensiun yang Cukup, lalu masukkan angkamu ke Kalkulator Pensiun. Kalau mau tahu peran BPJS secara keseluruhan, baca juga Apakah BPJS Cukup untuk Pensiun?
Simpan artikel ini untuk dibuka lagi waktu kamu resign atau pindah kerja, dan kirim ke teman yang baru keluar kantor dan sudah buka JMO.
Sumber - Teks Permenaker Nomor 4 Tahun 2022, Berita Negara 2022 No. 451 (Pasal 4 dan 5: usia pensiun, cacat total tetap, meninggal dunia, mengundurkan diri, PHK, meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; Pasal 7: kartu peserta dan KTP) - Permenaker Nomor 4 Tahun 2022, ringkasan Sekretariat Kabinet - Hukumonline: 4 poin penting Permenaker JHT terbaru - Revisi aturan JHT dan pencabutan Permenaker 2/2022, Bisnis.com dan CNBC Indonesia - Klaim 5 hari kerja, Bisnis.com - Klaim sebagian 10%/30% setelah 10 tahun, hanya satu kali, BPJS Ketenagakerjaan dan Bisnis.com - BPJS Ketenagakerjaan: besaran iuran JHT, JKK, JKM, JP, JKP - Pajak JHT bebas sampai Rp50 juta dan data klaim Januari sampai Mei 2026, Katadata - Perbedaan JHT dan JKP, Hukumonline