Jaminan pensiun BPJS dapat berapa? Jawaban singkatnya: sekitar 1 persen dari rata-rata upah kamu untuk setiap tahun kamu membayar iuran. Kalau kamu iur 30 tahun, manfaat bulanannya kira-kira 30 persen dari rata-rata upah yang dilaporkan, dan upah itu sendiri ada batas atasnya.
Untuk gaji Rp5 juta, angka 30 persen itu lumayan membantu. Untuk gaji Rp20 juta ke atas, manfaat JP kamu tetap dihitung dari upah yang sudah dipotong batas, jadi porsinya terhadap gaji terakhirmu jauh lebih kecil.
Di artikel ini gw jelasin rumusnya, siapa yang dapat bulanan dan siapa yang cuma dapat sekaligus, plus contoh hitungan supaya kamu bisa kira-kira angkamu sendiri.
Rumus jaminan pensiun BPJS: dari mana angkanya?
Program Jaminan Pensiun (JP) diatur di PP Nomor 45 Tahun 2015. Rumus manfaat pensiun bulanan tahun pertama:
1% x (masa iur dalam bulan / 12) x rata-rata upah tahunan tertimbang / 12
Bahasa sederhananya: 1 persen dikali jumlah tahun kamu membayar iuran, dikali rata-rata upah bulanan kamu selama masa iur.
"Tertimbang" artinya upah lama kamu disesuaikan dulu dengan inflasi supaya setara dengan nilai uang hari ini. Gaji kamu di tahun pertama kerja tidak dihitung mentah-mentah.
Setelah tahun pertama, manfaat bulanan dinaikkan dengan faktor indeksasi. PP 45/2015 juga mengatur manfaat minimum dan maksimum per bulan yang disesuaikan setiap tahun.
Batas upah JP: kenapa gaji tinggi tidak ikut naik manfaatnya
Iuran JP itu 3 persen dari upah: 2 persen dibayar perusahaan, 1 persen dipotong dari gaji kamu. Tapi upah yang dipakai ada batas atasnya.
Untuk periode mulai Maret 2025, BPJS Ketenagakerjaan menetapkan batas upah JP Rp10.547.400 per bulan. Angka ini tertulis di surat BPJS Ketenagakerjaan nomor B/91/022025. Batasnya disesuaikan setiap tahun dengan faktor 1 ditambah pertumbuhan PDB tahun sebelumnya, jadi cek angka terbarunya di JMO atau situs BPJS Ketenagakerjaan.
Artinya, gaji kamu Rp10 juta atau Rp40 juta, iuran JP dan manfaatnya dihitung dari angka yang kurang lebih sama.
Contoh hitung: gaji Rp8 juta vs gaji Rp25 juta
Ilustrasi kasar dengan asumsi masa iur 30 tahun, batas upah dianggap sama dengan batas Maret 2025 (Rp10.547.400), dan semua angka dalam nilai uang sekarang:
| Gaji Rp8 juta | Gaji Rp25 juta | |
|---|---|---|
| Upah yang dihitung JP | Rp8 juta | sekitar Rp10,5 juta (kena batas) |
| Manfaat bulanan (1% x 30 x upah) | sekitar Rp2,4 juta | sekitar Rp3,2 juta |
| Persentase dari gaji terakhir | sekitar 30% | sekitar 13% |
Angka di atas belum memperhitungkan batas manfaat maksimum dan pergerakan gaji sepanjang karier, jadi anggap sebagai gambaran kasar. Pesannya tetap jelas: makin tinggi gaji kamu, makin kecil peran JP dalam menutup biaya hidup pensiunmu.
Kalau target kamu hidup dengan 70 persen dari gaji terakhir, karyawan bergaji Rp25 juta dalam ilustrasi ini masih punya lubang lebih dari separuh gaji terakhirnya yang harus ditutup dari sumber lain. Itu gap yang perlu kamu hitung sekarang.
Syarat dapat pensiun bulanan: 15 tahun iur dan usia pensiun
Dua syarat utama supaya kamu menerima manfaat bulanan:
- Masa iur minimal 15 tahun (180 bulan). Masa iur dihitung dari bulan-bulan yang benar-benar dibayar iurannya.
- Sudah mencapai usia pensiun JP. Di PP 45/2015, usia pensiun JP awalnya 56 tahun, naik 1 tahun setiap 3 tahun sampai mencapai 65. Sejak 1 Januari 2025, usia pensiun JP menjadi 59 tahun, dan menurut jadwal tersebut akan menjadi 60 tahun pada 2028.
Kalau kamu sampai usia pensiun tapi masa iurnya belum 15 tahun, kamu tidak dapat pensiun bulanan. Yang kamu terima adalah akumulasi iuran plus hasil pengembangannya, dibayar sekaligus. Ini sering terjadi pada orang yang pindah ke pekerjaan informal, jadi pengusaha, atau baru masuk kerja formal di usia 40-an.
Satu catatan: usia pensiun JP berbeda dari usia pencairan JHT (56 tahun). Dua program ini sering tertukar. Soal JHT, gw bahas terpisah di JHT Kapan Bisa Dicairkan?
Ada wacana revisi, tapi belum berlaku
Banyak pihak menilai koefisien 1 persen terlalu kecil. Ada usulan menaikkannya, misalnya menjadi 2 persen, dan ada juga wacana menaikkan iuran. Sampai artikel ini ditulis, semua itu masih berupa usulan. Rencanakan pensiunmu dengan aturan yang berlaku sekarang. Kalau nanti revisinya jadi dan manfaatnya lebih besar, anggap itu bonus.
Cara cek perkiraan JP kamu sendiri
- Buka aplikasi JMO (Jamsostek Mobile) dan cek kepesertaan JP. Pastikan JP kamu memang terdaftar, karena tidak semua pekerja ikut JP.
- Cek upah yang dilaporkan perusahaan. Kalau berbeda dengan gaji asli, iuran dan manfaatmu ikut kecil. BPJS Ketenagakerjaan punya prosedur kalau data gaji kamu tidak sesuai.
- Hitung sisa tahun kamu sampai usia pensiun JP, lalu tambahkan dengan masa iur yang sudah berjalan.
- Kalikan: 1% x total tahun iur x upah bulanan (pakai yang lebih kecil antara gaji kamu dan batas upah JP).
- Bandingkan hasilnya dengan biaya hidup bulanan kamu sekarang.
Untuk pertanyaan yang lebih luas soal cukup atau tidaknya BPJS, kamu bisa baca Apakah BPJS Cukup untuk Pensiun? dan BPJS dan Dana Pensiun Kantor, Cukup Nggak?.
Hitung gap pensiunmu sekarang
JP itu lantai. Ia memberi penghasilan bulanan seumur hidup, dan buat banyak orang itu sangat berharga. Tapi untuk kelas menengah ke atas, lantai itu jauh di bawah gaya hidup yang sekarang.
Langkah berikutnya: hitung berapa total dana pensiun yang kamu butuhkan dan berapa yang harus kamu siapkan sendiri di luar BPJS. Panduan lengkapnya ada di Cara Hitung Dana Pensiun yang Cukup, dan angkanya bisa langsung kamu hitung di Kalkulator Pensiun (asumsi inflasinya 5 persen per tahun).
Simpan artikel ini untuk dibuka lagi waktu kamu cek saldo di JMO, dan kirim ke teman kantor yang masih mengira BPJS sudah cukup untuk pensiun.
Sumber - PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (rumus manfaat, masa iur 15 tahun, usia pensiun, pembayaran sekaligus) - Ringkasan PP 45/2015, Sekretariat Kabinet - Surat BPJS Ketenagakerjaan nomor B/91/022025, batas upah JP mulai Maret 2025 Rp10.547.400 dan rumus penyesuaiannya, salinan PDF - BPJS Ketenagakerjaan: Besaran iuran JHT, JKK, JKM, JP, JKP - Usia pensiun JP 59 tahun mulai 2025, CNBC Indonesia - Mekanisme pembayaran manfaat JP (bulanan dan sekaligus), Hukumonline - Usulan revisi koefisien JP, Hukumonline dan Bisnis.com - BPJS Ketenagakerjaan: jika data gaji tidak sesuai